img
img

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Detail Berita

Asisten I Pemprov Kaltim Temui Pengunjuk Rasa Terkait BOSDA dan TPP

22 Mei 2017 | Oleh: Tim UPTD Tekkom dan Infodik

Asisten I Pemprov Kaltim Temui Pengunjuk Rasa Terkait BOSDA dan TPP

FOTO

Samarinda - Forum Guru SMA/SMK 10 Kabupaten/Kota se Kaimantan Timur melakukan aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Jln. Gajah Mada Samarinda. (22/5).

Dalam aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

1. Pencairan TPP (Tunjangan Profesi Pendidik), Bosda Prov dan penyelesaian gaji honorer yang belum        terbayarkan dalam 1 kali 24 jam.

2. Menolak dan mengecam segala bentuk intimidasi terhadap guru se Kalimantan Timur.

3. Pembayaran TPP dan gaji pokok honorer harus dilakukan setiap bulan.

4. Kedepan tidak ada perbedaan antara jumlah TPP guru dan non guru.

5. Tidak ada diskriminasi guru sertifikasi dan non sertifikasi dalam penerimaan TPP.

Menindak lanjuti kejadian tersebut diwaktu yang sama Asisten I Setprov Kaltim Dra. Meiliana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim Dra. Dayang Budiati dan Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Prov. Kaltim Drs. Fadliansyah mengadakan pertemuan bersama perwakilan guru yang berunjuk rasa di Lantai 5 ruang rapat Kantor Gubernur.

Dra. Meiliana menegaskan bahwa BOSDA dan TPP sudah dicairkan pada 18 Mei 2017 dan tetap pada komitmen Pemerintah.

"Kami terus berusaha dengan segenap kemampuan kami untuk mencairkan dana ini, tidak ada niatan kami untuk menzolimi hak para guru, terlebih saya juga anak seorang guru jadi sangat paham apa yang menjadi keinginan guru." ungkap Meiliana.

Selain itu, Dayang Budiati juga menambahkan bahwa ada 3.543 guru yang sudah masuk SK guru se Kaltim tahun 2015 dan kami sudah mengecek ke Bank mengenai dana Bosda dan TPP namun ada yang masuk dan ada yang tidak dikarenakan ada rekening bermasalah dan kendala di Bank.

Adapun Kepala BPKAD Fadliansyah juga mengungkapkan bahwa jika data-data tidak lengkap tidak akan dicairkan.

"Kalau data data yang kami minta untuk pengajuan insentif BOSDA dan TPP tidak lengkap tidak akan kami cairkan, dan pencairan pun secara bertahap, tidak bisa sekaligus karena adanya defisit anggaran dari Pemprov Kaltim." kata Fadliansyah.

Setelah rapat menghasilkan kesepakatan forum, rapat dibubarkan dan Dra. Meiliana menemui pengunjuk rasa di pintu gerbang Kantor Gubernur dan menyampaikan mulai 18 Mei 2017 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sudah dilaksanakan pencairan dana dan silahkan cek di rekening masing-masing oleh guru baik PNS dan Honorer, dana BOSDA jugaTPP sudah masuk ke rekening.  hrm.

 

Berita Lainnya

Radio Disdik

e-Aplikasi

Selengkapnya
Selengkapnya

Link Direktori

IndexGaleri Foto

IndexOpini & Ulasan

alt text Kamis, 19 Mei 2016

Involusi Pendidikan Guru

KUALITAS guru merupakan faktor utama penentu keberhasilan fasilitasi pendidikan ialah hal yang tak terbantahkan. Hanya saja, dengan melihat kompetensi profesional dan pedagogis guru dalam hasil Uji Kompetensi

Selengkapnya

Copyright © 2015 Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Developed by Numesa